Kunjungan Bupati dan LKKS Kabupaten Kuningan: Serap Praktik Baik BK3S DIY

Dalam diskursus tata kelola kesejahteraan sosial, dibutuhkan ekosistem kelembagaan yang adaptif dan saling terintegrasi. Merespons urgensi tersebut, BK3S DIY menerima kunjungan kaji terap dan studi banding dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan pada 9 Oktober 2026. Kunjungan strategis ini dipimpin secara langsung oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bersama Ketua LKKS Kuningan, Hj. Ela Hayati, S.Sos. dan didampingi oleh delegasi OPD yang terdiri dari 25 orang, termasuk Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas KB PP&PA, Direktur RSUD Linggarjati, serta jajaran pengurus teras LKKS Kuningan.

Foto Bersama Pengurus BK3S DIY dan Bupati Kuningan, Pengurus LKKS beserta rombongan

Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh dinamika kesejahteraan sosial di Kabupaten Kuningan yang kian kompleks. Kerentanan sosial di akar rumput masih menuntut intervensi yang inovatif dan presisi. Bupati Dian Rachmat Yanuar memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan secara progresif telah menginisiasi berbagai program intervensi struktural, seperti bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga program kepastian hukum keluarga melalui fasilitasi istbat nikah massal.

Upaya struktural pemerintah daerah tersebut diakselerasi oleh pergerakan proaktif LKKS Kabupaten Kuningan. Ketua LKKS, Hj. Ela Hayati, menegaskan bahwa orkestrasi kelembagaan sosial menuntut kehadiran entitas yang responsif. Secara praksis, ia secara konsisten turun langsung ke masyarakat untuk mengawal kegiatan kerelawanan, merespons aduan persoalan sosial warga, hingga mendistribusikan bantuan kedaruratan saat terjadi bencana alam. Kendati demikian, pihak OPD dan pengurus LKKS Kuningan menyadari perlunya kalibrasi program. Oleh karena itu, agenda kunjungan ini difokuskan untuk membedah serta mengkaji kemungkinan adaptasi dari berbagai praktik baik (best practices) yang telah diimplementasikan oleh BK3S DIY.

Menanggapi iktikad kolaboratif tersebut, Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, S.Sos., M.M memberikan penegasan terkait konstelasi kerja sama antara pemerintah dan sektor organisasi sosial. Beliau menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kapasitas fiskal maupun operasional, sehingga harus berjalan beriringan. Dalam konteks ini, keberadaan organisasi sosial mulai dari BK3S, LKKS, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memegang peran yang sangat strategis. Kinerja Dinas Sosial DIY diakui sangat terbantu oleh keaktifan BK3S DIY dalam menjalankan program-program yang mendukung bidang kesejahteraan sosial.

Dalam sesi pemaparan teknis, Sekretaris Umum BK3S DIY menguraikan transformasi program yang dijalankan. Disampaikan bahwa BK3S DIY menerapkan model kolaborasi Pentahelix yang merangkul pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, masyarakat, hingga media massa. Secara historis, BK3S DIY sebelumnya berfokus pada intervensi program yang menyasar langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun, seiring dengan tuntutan manajerial masa kini, terjadi pergeseran paradigma. Fokus strategis BK3S DIY saat ini diletakkan pada intervensi tidak langsung, yakni melalui penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola kelembagaan LKS.

Diskursus kemudian bergeser pada tantangan makro kelembagaan, di mana delegasi rombongan Kabupaten Kuningan menyoroti vakumnya kepengurusan BK3S Provinsi Jawa Barat pasca transisi estafet kepemimpinan gubernur. Terdapat harapan besar dari LKK Kabupaten Kuningan agar lBK3S tersebut dapat segera direvitalisasi. Menjawab problematik ini, Sekretaris Umum BK3S DIY merumuskan strategi konsolidasi yang taktis. Langkah revitalisasi dapat diwujudkan melalui penguatan akar LKKS di kabupaten/kota, melebur keberadaan forum-forum LKS agar terintegrasi kembali dalam satu komando, serta melakukan perumusan ulang AD/ART BK3S untuk memperkokoh pijakan legalitas yang berkelanjutan. Gagasan strategis ini diproyeksikan akan dibawa dan dibedah secara komprehensif pada forum Simposium Nasional Tata Kelola LKS yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026, dengan salah satu agendanya yaitu mendorong pengaktifan kembali peran BK3S di seluruh provinsi se-Indonesia.

Pertemuan ini selanjutnya diisi dengan sesi bedah kasus (case study). Beberapa delegasi dari Kabupaten Kuningan mendeskripsikan problematika spesifik di wilayahnya untuk kemudian dikaji silang bersama pengurus BK3S DIY yang menyajikan komparasi penyelesaian berbasis praktik baik di DIY. Dalam sintesisnya, Sekretaris Umum BK3S DIY memberikan konklusi ilmiah bahwa setiap intervensi sosial terikat pada kondisi wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu, tidak dapat secara serta-merta meniru, sehingga menuntut kajian berlapis agar adaptasi yang dilakukan benar-benar selaras dengan kondisi permasalahan di daerah masing-masing.

Penyerahan Simbolis Tali Kasih

Pertukaran paradigma yang berlangsung terbuka ini bermuara pada komitmen kolaborasi ke depan. Bupati Kuningan menyampaikan undangan kehormatan kepada Ketua Umum beserta jajaran pengurus BK3S DIY untuk dapat menjadwalkan kunjungan balasan ke Kabupaten Kuningan. Harapannya, ruang diskusi tidak berhenti dalam simposium di dalam ruangan, melainkan bertransformasi menjadi aksi kolaboratif yang terukur dan berdampak luas bagi pengentasan permasalahan sosial lintas.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *